Intoleransi timbul akibat pemimpin lemah

Yenny Wahid

Intoleransi timbul akibat pemimpin lemah

Puteri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mengatakan peristiwa sosial yang menggambarkan intoleransi seperti konflik antarpemeluk agama, disebabkan lemahnya pemimpin dalam mengayomi masyarakat.

“Sembilan tahun The Wahid Institute berjalan, dari berbagai kasus yang dianalisis, faktor kepemimpinan sangat mempengaruhi bagaiaman sebuah intoleransi di masyarakat terjadi dan merembet pada kasus yang lebih besar,” kata Yenny dalam perayaan ulang tahun The Wahid Institute di Jakarta, Kamis, seperti dilansir antaranews.com.

Yenny mengatakan, setiap pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, seharusnya mengimplementasikan “Bhineka Tunggal Ika”, serta mengamlakan falsafah kebersamaan dalam sebuah perbedaan kepada warganya.

Hal itu menjadi jaminan yang harus diberikan oleh pemimpin, mengingat perbedaan suku, agama dapat menjadi hal yang sangat sensitif jika tidak dikelola dengan baik, kata Yenny.

“Di situlah posisi pemimpin, harus menjamin suasana perbedaan selalu `sejuk`,” ujarnya.

Dia berpendapat pemeluk agama kadang terjebak dalam “militansi” atas nama satu keyakinan, sehingga menganggap perbedaan paham dengan kelompok lain adalah sesuatu yang harus disimpulkan siapa yang benar dan yang salah.

Yenny menekankan konsep pemikiran agama harus dibungkus dengan perilaku yang dapat mengayomi kehidupan bermasyarakat. “Dogma-dogma tidak selalu dapat menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Secara terpisah Eva Kusuma Sundari dari Komisi III DPR RI menilai pemerintah pusat lemah dalam penegakkan hukum terkait isu-isu radikalisasi agama.

Menurutnya, Mendagri tidak memahami fakta bahwa radikalisasi tumbuh subur dan makin berani di Indonesia akibat penegakkan hukum yang lemah.

“Saya menyesalkan Pak Mendagri tidak paham fakta bahwa radikalisasi subur dan makin berani di Indonesia akibat penegakkan hukum yg lemah. Sementara penegakkan hukum yg lemah salah satunya disebabkan sikap pemerintah pusat yang lemah terhadap penegakkan hukum terhadap isu-isu radikalisasi agama,” katanya.

Source : indonesia.ucanews.com